ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banggar DPRA) menyarankan kepada Pemerintah Aceh untuk lebih fokus mengalokasikan anggaran daerah guna mengentaskan kemiskinan di Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Banggar DPRA, M Rizal Falevi Kirani, dalam rapat paripurna terkait rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2023 di gedung utama DPRA.
“Meminta kepada Pj Gubernur Aceh, dalam mengalokasikan anggaran ke depan lebih fokus pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh,” ujar Falevi.
Falevi menjelaskan bahwa perekonomian Aceh mengalami pertumbuhan dari 4,21 persen pada tahun 2022 menjadi 4,23 persen pada tahun 2023.
Pertumbuhan ini didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat pada komponen rumah tangga, pemerintah, dan pembentukan modal tanpa domestik bruto.
Ekonomi Aceh, lanjut Falevi, bersumber dari tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (29,59 persen), perdagangan reparasi mobil dan sepeda motor (15,96 persen), serta konstruksi (10,48 persen).
Secara akumulatif, ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 56,05 persen terhadap PDRB Aceh.
Namun, meskipun mengalami peningkatan, perekonomian Aceh masih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 5,04 persen, serta Sumatera yang berada di angka 4,59 persen.
Aceh juga masih menyandang status sebagai daerah termiskin di Pulau Sumatera, dengan provinsi tertinggi adalah Lampung (5,40 persen), diikuti oleh Sumatera Utara (5,2 persen) dan Sumatera Selatan (4,94 persen).
“Dari total ekonomi Sumatera, kondisi ini menunjukkan angka peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh selama dua tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan lebih rendah dari nasional,” kata Falevi.
Oleh karena itu, DPRA meminta Pemerintah Aceh untuk menyusun skema dan formulasi yang baik untuk program-program peningkatan pertumbuhan perekonomian di tanah rencong.
“Perlu dijelaskan terkait formulasi pertumbuhan ekonomi, sehingga Aceh bisa terbebas dari status termiskin di Sumatera,” tutup Falevi. (*)
Editor: Darmawan