Jum. Agu 19th, 2022
Terjadi Miskonsepsi Implementasi Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Luruskan Melalui Lima Hal

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Terjadi miskonsepsi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluruskan melalui 5 (lima) hal yang harus diperhatikan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo pada Sabtu (23/7) di Jakarta.

Menurut Anindito, IKM tahun ajaran 2022/2023 menuai berbagai persepsi di tengah masyarakat. Untuk meluruskan miskonsepsi IKM, lanjut Anindito, perlu memperhatikan lima hal.

“Pertama, Kurikulum Merdeka sebagai alat perbaikan di sekolah dan kelas. Kedua, bahwa ada penerapan Kurikulum Merdeka yang benar/salah secara absolut, benar/salah tidak absolut tetapi kontekstual,” ujar Anindito.

Dikatakan Anindito bahwa kurikulum yang diterapkan sekolah A berbeda dengan sekolah B. Kriteria benar atau salah penerapan Kurikulum Merdeka adalah apakah penerapan menstimulasi tumbuh kembang karakter dan kompetensi anak didik. Untuk itu, tambah Anindito, yang bisa tahu terjadi atau tidaknya hal tersebut adalah para guru yang di kelas.

“Ketiga yang perlu diperhatikan adalah adanya miskonsepsi yang menyatakan harus menunggu pelatihan dari pusat sebelum menerapkan Kurikulum Merdeka,” sebut Anindito.

Anindito menerangkan bahwa satuan pendidikan tidak perlu menunggu pelatihan dari pusat. Guru dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitas secara mandiri.

“Peran Kemendikbudristek adalah menyediakan sumber daya atau perangkat untuk digunakan sekolah secara mandiri sesuai konteksnya sendiri,” ungkap Anindito.

Anindito menerangkan bahwa miskonsepsi selanjutnya terkait dengan proses belajar menerapkan Kurikulum Merdeka bisa instan. Di mana, sekali belajar dan pelatihan langsung bisa dan tuntas.

“Penting untuk diperhatikan agar terus melakukan penerapan siklus belajar dan direfleksikan,” ucap Anindito.

Lebih lanjut Anindito menambahkan bahwa miskonsepsi yang kelima adalah bahwa Kurikulum Merdeka hanya bisa diterapkan di sekolah fasilitas lengkap. Justru, kata dia, Kurikulum Merdeka bersifat fleksibel sehingga bisa diterjemahkan dan diturunkan serta diterapkan di manapun, dioperasionalkan menjadi kurikulum yang dibutuhkan sekolah-sekolah yang ada di pelosok dengan fasilitas minim.

“Prinsip utamanya adalah berorientasi pada murid dengan memprioritaskan tumbuh kembang anak secara utuh, mementingkan pengembangan kompetensi dan karakter murid,” tutur Anindito.

Dijelaskan Anindito bahwa Kurikulum Merdeka memudahkan dan mendorong guru untuk berorientasi pada murid, misalnya berfokus pada materi esensial, sehingga materi tiap mata pelajaran lebih sedikit sehingga guru tidak perlu terburu-buru dalam mengajar.

“Guru bisa menggunakan metode yang lebih interaktif, lebih mendalam, dan lebih menyenangkan,” kata Anindito.

Sebelumnya Anindito mengatakan bahwa tidak ada pembatalan implementasi Kurikulum Merdeka. Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 044/H/KR/2022 yang ditandatangani 12 Juli 2022 adalah untuk menetapkan lebih dari 140 ribu satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023.

“SK tersebut merevisi SK sebelumnya karena terdapat perubahan beberapa satuan pendidikan yang melakukan refleksi dan mengubah level implementasinya, misalnya dari level mandiri belajar ke mandiri berubah atau sebaliknya,” tutup Anindito. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *