Jum. Agu 19th, 2022
Mendagri Tunjuk Imran Sebagai Penjabat Walikota Lhokseumawe

ACEHSIANA.COM, Lhokseumawe – Para pejabat Eselon III dan IV yang dimutasi pada akhir masa jabatan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya meminta kepada Penjabat (Pj) Walikota, Dr Drs Imran MSi MA untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) mutasi tersebut. Permintaan tersebut disampaikan oleh beberapa pejabat Eselon III dan IV pada Rabu (20/7) di Lhokseumawe.

SK yang dimaksud adalah mutasi yang dilaksanakan pada Jumat (8/7). Mereka meminta SK tersebut dibatalkan lantaran para pejabat Eselon II yang dilantik saat itu juga telah dibatalkan SK. Pembatalan SK mutasi pejabat Eselon II akibat tidak memiliki izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Salah seorang pejabat Eselon III yang dimutasi dan enggan ditulis namanya menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan secara dadakan itu diduga sarat kepentingan.

“Para pejabat eselon III dan IV yang dimutasi tanpa mengantongi SK. Seharusnya saat dimutasi itu sudah diserahkan SK kepada pejabat masing-masing. Namun, hingga saat I I SK mutasinya belum jelas rimbanya,” ujar pejabat tersebut.

Dikatakannya bahwa mereka meminta agar Pj Walikota dan Sekda Lhokseumawe untuk membatalkan juga pelantikan pejabat eselon III dan IV.

Ditambahkannya bahwa terdapat beberapa alasan pembatalan yaitu jadwal pelantikan sama dengan pejabat eselon II dan hingga saat ini SK mutasi belum diterima oleh pejabat eselon III dan IV.

“Untuk melakukan absensi online kami harus ke dinas atau instansi sebelumnya. Hal ini karena Pemko Lhokseumawe di awal tahun 2022 sudah memberlakukan absen hadir secara online,” jelasnya.

Ia melanjutkan bahwa diantara pejabat eselon III ada yang ditunjuk sebagai KPA (Camat) dan PPTK pada dinas/instansi sebelumnya, sehingga perlu menandatangani beberapa dokumen sebagai KPA /PPTK.

Kepala Bagian Humas Setdako Lhokseumawe Marzuki, meneraangkan bahwa pejabat eselon III dan IV yang baru dimutasi, SK mereka sedang diproses dan akan segera menerima SK tersebut.

“SK mereka akan ditandatangani oleh Sekda dan posisi jabatan baru tetap berlaku sesuai pelantikan sebelumnya. Yang dibatalkan mutasi hanya untuk pejabat eselon II,” tutur Marzuki. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *