Jum. Agu 19th, 2022

Oleh :

Khairuddin

Kepala SMA Negeri 1 Matangkuli

Pertanyaan tentang muatan lokal diisi dengan bidang studi apa selalu ada dalam setiap saya mengisi kegiatan Kurikulum Merdeka. Muatan lokal yang berisi tentang kearifan budaya lokal tanpa terdapat capaian pembelajaran pada mapel nasional sebenarnya agak bias dipahami. Dalam kepmendikbudristek no. 56 tahun 2022 disebutkan bahwa muatan lokal ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah, namun juga dapat ditambah muatan satuan pendidikan seusai dengan karakteristik satuan pendidikan tersebut. Artinya jika pemerintah daerah sudah menetapkan, sekolah juga dapat menambahkan atau jika pemerintah daerah tidak menetapkan, sekolah dapat membuat alternatif, atau sekolah juga dapat membuat alternatif meski jika pemerintah daerah menetapkan. Saya memahaminya seperti perkawinan Prakarya dan Seni Budaya pada kurikulum Merdeka Fase E, bisa prakarya saja diajarkan, bisa juga seni saja, atau mix separuh-separuh. Tergantung keberadaan guru pada suatu satuan pendidikan.

Keberadaan muatan lokal sendiri sesuai dengan ketentuan Kemendikbud berada dalam tiga posisi sebagai alternatif pelaksanaan, yaitu 1) mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain; 2) mengintegrasikan ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau 3) mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Artinya jika pilihan sebagai mapel sendiri, pada Fase E kelas X nanti jam tatap muka menjadi 34 jam per minggu, bukan 32 jam.

Saya sendiri memilih poin 3 yaitu mapel yang berdiri sendiri. Kini kembali pada pertanyaan di atas, diisi mapel apa ? Siapa pula yang mengajar ? apa diakui di Dapodik ? (kan sekarang, apa-apa dapodik, bagi guru penerima tunjangan profesi).

Provinsi Aceh sendiri mengeluarkan Qanun atau Peraturan Gubernur untuk kurikulum muatan lokal bagi SMA dan SMK, yaitu Peraturan Gubernur Aceh no. 7 tahun 2022. Pada pasal 8 disebut bahwa muatan lokal terdiri dari (1) Aqidah Akhlak, (2) Al-Qur’an Hadits, (3) Fiqh, (4) Sejarah Kebudayaan Islam, (5) Bahasa Arab ; (6) Mata Pelajaran Muatan Lokal lainnya. Namun tidak konsisten dengan pasal 19 yang hanya terdiri dari 5 saja, yaitu : (1) Aqidah Akhlak, (2) Al-Qur’an Hadits, (3) Fiqh, (4) Sejarah Kebudayaan Islam, (5) Bahasa Arab. Pergub ini sendiri juga kelihatan belum sempurna sebagai regulasi kurikulum, karena tidak terdapat kompetensi dasar atau capaian pembelajaran sebagai rujukan materi ajar. Hanya menyebut bidang studi saja.

Maka ketika ada yang bertanya kepada saya, “dapatkah muatan lokal di sekolah saya diajarkan Bahasa Inggris yang tanpa capaian pembelajaran pada Bahasa Inggris intrakurikuler, semisal kami mengajarkan kecakapan TOEFL ?”. Saya menjawab “Bisa saja !!”. Toh ada celah di Pergub Pasal 8 point 6 atau di Kepmendikbud yang tidak mengkhususkan bidang studi apa. Atau pertanyaan selanjutnya, “dapatkah Bahasa Aceh dijadikan muatan lokal ?”. Saya juga menjawab “Bisa” meski tidak disebut di pergub bahwa bahasa Aceh bisa muatan lokal.

Jika membaca relevansi guru yang mengajar muatan lokal pada Kepmendikbud, malah relatif pada bahasa lokal. Artinya Aqidah Akhlak, Al-Qur’an Hadits, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam tidak ada kode khusus sertifikasi muatan lokal bagi mereka. Keempat pelajaran di atas relevan dengan Pendidikan Agama Islam, bukan Muatan Lokal. Begitu juga Bahasa Arab yang nantinya akan masuk dalam rumpun peminatan bahasa. Namun jika pun ingin dimasukkan menjadi Muatan Lokal, maka kode sertifikasi menjadi (063) Muatan lokal Lain-lain sesuai potensi daerah.

Malah pada Pergub, menetapkan bidang studi Aqidah Akhlak, Al-Qur’an Hadits, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab tidaklah merdeka seluwes capaian pembelajaran dalam suatu fase. Pada Pergub sudah dibatasi, yaitu Kelas X mengajarkan Aqidah Akhlak, Kelas XI mengajarkan Al-Qur’an Hadits dan Fiqh dan Kelas XII mengajarkan SKI dan Bahasa Arab. Bolehkah diganti-ganti ? atau bolehkah diajarkan konsisten mulai kelas X hingga kelas XII misal Qur’an Hadits saja mulai dari membaca yang benar, menghafal hingga mengkaji ?. Menurut Kepmendikbud bisa saja, menurut Pergub mungkin keliru. Bagi kami guru tidak menyenangkan saat bersalah di hadapan pengawas.

Semua bahasan di atas, kuncinya pada dapodik dan ketersediaan guru. Artinya muatan lokal yang diakui di dapodik nanti jika bukan dengan guru sertifikasi maka tidak ada masalah. Misalnya Muatan Lokal isinya TOEFL yang diajarkan Guru Bahasa Inggris non serti, ya aman saja sepanjang beliau juga mengajar Bahasa Inggris Intrakurikuler agar aman saat akan PPG. Toh di dapodik tercatat sebagai muatan lokal bukan TOEFL. Begitu pula yang mengajar Bahasa Aceh oleh guru kontrak provinsi, asal diakui oleh Dapodik sebagai mapelnya Muatan Lokal tetap saja dibayar honorarium melalui kontrak provinsi. Menjadi potensi masalah jika Muatan Lokal ini diampu oleh guru PNS / PPPK Sertifikasi, kadang dapodik bisa sangat khilafiyah membaca sesuatu. Sesama produk Kemendikbud saja seperti wali kelas di Permendikbud no. 15 tahun 2018 kadang tidak dibaca oleh Dapodik. Konon lagi berharap Pergub yang harus dibaca Dapodik.

Saya sendiri, di sekolah yang saya pimpin. Muatan lokal kami adakan sebagai salah satu mapel di fase E, isinya pembelajaran Tahfidz, capaian pembelajaran mulai membaca Al-Qur’an dengan benar, menghafal hingga kami keluarkan sertifikasi bagi murid dan mengkaji ilmiah isi Al-Qur’an. Ini akan berlangsung selama 3 tahun, mulai tahun ini hingga mereka tamat di tahun 2025. Lalu bagaimana muatan lokal kurikulum Aceh ? Kami cubit 2 jam dari P5 yang di fase E bisa 10 jam untuk P5. Sehingga P5 kami dilaksanakan 8 jam di setiap hari Sabtu (secara blok) dan sisa dua jam kami sebarkan sebagai jam reguler yang isinya P5 Aqidah Akhlak.

Wallahu’alam

Matangkuli, 8 Juli 2022

 

Note: Link untuk Pergub no. 7 tahun 2022 di sini ; Link untuk Kepmendikbudristek No. 56/M/2022 di sini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *