Jum. Agu 12th, 2022

Oleh : Khairuddin, S.Pd., M.Pd

Timbul kekhawatiran baru di kalangan guru terkait dengan banyaknya sekolah yang tidak tercapai target pemenuhan murid saat PPDB yang sedang atau bahkan sudah berlangsung. Banyak jumlah rombel yang tersedia di sekolah namun sulit terpenuhi. Sedikit sekali sekolah yang melaksanakan seleksi untuk kemudian mengeliminasi calon murid yang akhirnya harus mencari sekolah lain. Terutama sekolah di kabupaten , hampir semua merasakan sulitnya memenuhi kuota sesuai rombongan belajar.

Fenomena ini sudah berlangsung lama, bertahun-tahun. Satuan pendidikan mandeg hanya bisa menunggu sisa manakala sekolah yang berlabel dayah dan madrasah bisa membuka PPDB offside, di luar waktu yang disepakati bersama pada kalender pendidikan. Konon lagi, satuan pendidikan tersebut dapat merekrut murid darimana saja tanpa harus mengacu pada aturan zonasi. Sangat janggal menurut saya, siswa belum lulus dari satuan pendidikan di bawahnya dapat menjadi siswa baru di satuan pendidikan di atas. Akibatnya, sekolah umum negeri dan swasta menunggu sisa dari ketidaklulusan satuan pendidikan di atas.

Kekhawatiran sulitnya pemenuhan kuota semakin membuat cemas manakala sistem dapodik menetapkan jumlah 36 murid per rombongan belajar bagi SMA/SMK. Saya mencari acuan aturan yang menyatakan 36  murid per rombel melalui Permendikbud, baik aturan standar pelayanan minimal atau standar proses, saya tidak dapat aturan tersebut. Namun mesin dapodik menyatakan kuota per rombel maksimal 36 murid untuk SMA/SMK.

Pembagian kelas didasarkan pada jumlah siswa dibagi 36 murid, jika hasilnya bilangan desimal maka dilakukan pembulatan ke atas. Misalnya sebuah satuan pendidikan memperoleh murid pada PPDB sebanyak 186 murid, dibagi 36 menghasilkan 5,17, sehingga dapat dibuat 6 rombel meski tidak harus satu kelas jumlahnya 36 orang.

Persoalan yang timbul mencemaskan karena Kurikulum Merdeka yang akan diterapkan pada Fase E kelas X tidak ada penjurusan seperti kurikulum sebelumnya. Sehingga jumlah siswa di sebuah rombongan belajar tidak bisa “dimodifikasi”. Misal jika pada Kurikulum K-13, jumlah siswa sebanyak 50 orang dapat dibuat 3 kelas yang seharusnya angka 50 hanya bisa dua kelas. Modifikasi itu bisa berbentuk 38 siswa untuk IPA yang nantinya dapat dibuat dua kelas karena sudah melebihi 36, lalu sisanya dibuat kelas IPS. Begitu juga jika siswa yang diperoleh sebanyak semisal 75 siswa, dapat dibuat 4 rombel. Meski seharusnya jika 4 rombel melebihi angka 108 siswa hingga 144 siswa.

Tanpa adanya penjurusan pada kurikulum merdeka akan menimbulkan kecemasan baru untuk penyusunan rombel. Persoalan “hilang”-nya rombel tidaklah sederhana, selain dikalahkan oleh dapatnya satuan pendidikan agama mengambil start lebih awal untuk PPDB, kini hadirnya kurikulum merdeka yang sejatinya disambut dengan gempita seolah membawa kecemasan baru. Hilangnya satu rombel berarti hilang 44 jam pembelajaran di suatu kelas. Selain itu berpotensi hilangnya jabatan yang selama ini menopang kekurangan jam, yaitu Wakil Kepala Sekolah. Kekurangan 44 jam menimbulkan konflik sosial baru di sekolah jika saja pembayaran TPP masih mengacu pada jumlah jam mengajar sebanyak minimal 24 jam, sementara guru yang tersedia lebih dari jam yang ada.

Masalah ini harus menjadi perhatian kita bersama, kecemasan guru akan membuat tidak nyaman suasana pembelajaran di sekolah. Stake holder pendidikan mulai dari Kemedikbud hingga Dinas Pendidikan mulai berpikir solusi kecemasan ini agar pendidikan berjalan dengan baik. Semoga tidak ada guru yang “mengejar” jam tempat lain karena memenuhi 24 jam. Mereka harus menanggung dilema sebuah regulasi yang padahal mereka seharusnya mengajar dengan tenang dan memberi kenyamanan bagi siswa. Dalam pandangan saya, persoalan ini bisa sederhana jika tidak ada lagi aturan pembayaran tunjangan profesi melalui 24 jam. Sebagai ganti pemenuhan 24 jam untuk pembayaran TPP, berikan kewenangan bagi Kepala Sekolah melalui penilaian kinerja guru secara reguler semisal 3 bulan sekali. Jika kepala sekolah menyatakan bahwa guru tersebut valid bekerja, meski tidak mengajar 24 jam, namun melakukan tugas lain sebagaimana Permendikbud nomor 15 tahun 2018, maka guru tersebut memperoleh TPP.

Wallahu’alam

Penulis adalah Kepala SMA Negeri 1 Matangkuli ; Ketua Harian PP Jaringan Sekolah Digital Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *