Jum. Jul 1st, 2022

ACEHSIANA.COM. Banda Aceh – Menindaklanjuti edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menyurati pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Aceh terkait pendataan tenaga honorer untuk formasi CPNS & PPPK tahun 2022, Kepala biro administrasi Pimpinan Setda Aceh Muhammad Iswanto bergegas mendata para tenaga honorer yang memenuhi syarat guna berkesempatan mengikuti Calon Pegawai Negeri Sipil  maupun formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tenga honorer/ kontrak harus dihapuskan mulai 28 November 2023, kata Muhammad Iswanto, jumat (3/6/2022).

Menurut Iswanto, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang ASN menyebutkan, pegawai non PNS atau honorer yang masa kerjanya paling lama lima tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan dalam peraturan pemerintah.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022 di Bali awal Mei lalu mengenai pendataan honorer guna diikutsertakan dalam seleksi pengangkatan PPPK tidak terlepas dari upaya Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT yang menyuarakan mempertahankan keberadaan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam rapat tersebut Gubernur Nova menyampaikan permohonan solusi lain yang tidak merugikan para honorer/kontrak tentang penghapusan tenaga kontrak pada pemerintah daerah yang wewenangnya di bawah Kemenpan-RB, ucap Iswanto.

Iswanto menambahkan, upaya gubernur Nova memperjuangkan keberadaan tenaga kontrak telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.  Gubernur juga memerintahkan dibeberapa forum Rapat dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar ditemukan solusi terkait tenaga kontrak.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya Pak Gubernur juga telah memerintahkan kepala SKPA terkait, seperti Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) dan Kepala Biro Hukum agar segera mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan guna mendukung perpanjangan ini dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Tutup Iswanto. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *