Rab. Jul 6th, 2022

Oleh: Khairudin Budiman.

Penulis: Kepala SMAN 1 Matangkuli

Hari ini kita dihebohkan oleh berita mundurnya ratusan CPNS setelah pengangkatan. Alasannya sangat “kurang ajar”, gaji kecil.

Tapi gini, jika yang mundur itu PNS dari unsur PPPK yang berasal dari honorer, wajar kita marah. Mereka sudah tahu gaji sedari awal, honorer sekian lama, menunggu kesempatan lalu dengan pongahnya membuang apa yang selama ini diperjuangkan. Namun jika yang mundur CPNS dari jalur tes murni, saya pikir biasa saja. Banyak kok yang sudah dapat kesempatan namun tidak mengambilnya bahkan mengembalikan.

Mari kita hitung. Total kebutuhan ASN 2021 adalah sebanyak 676.733 formasi yang terdiri dari: (1) CPNS sebanyak 128.016 dan (2) PPPK 2021 sebanyak 548.717. Says berasumsi yang mundur itu kali kalangan CPNS bukan PPPK. BKN mencatat 100 orang CPNS mundur, jumlah yang mundur tersebut tentu tidak signifikan jika dibanding kebutuhan 128.016, hanya 0,079% saja.

Alasan yang mundur tersebut emang bikin geram, gaji kecil. Namun akhirnya saya bisa pahami manakala rentang waktu menunggu kelulusan yang hampir satu tahun. Bulan Juni 2021 tes, lalu pengumuman baru pada Mei 2022. Saat menunggu waktu tersebut, bisa saja sebagian mereka sudah memperoleh pekerjaan lain dengan gaji yang lebih besar, atau bahkan sudah membuka usaha sendiri dengan prospek yang bagus tanpa perlu menunggu gaji dan rutinitas harian dari suatu instansi pemerintah. Satu tahun gitu loh, apa pun bisa terjadi. Malah jumlah 100 yang mundur masih jumlah yang kecil.

Agak mengherankan emang, harusnya hasil ujian CPNS lebih cepat karena digital. Kan bukan diperiksa satu per satu hasil ujian dari 4,5juta peserta. Rentang waktu pengumuman yang lama pula yang membuat sebagian mereka mundur. Pola inilah yang harus diperbaiki. Satu tahun tersebut bukan hanya buat sebagian mundur karena harus mencari pekerjaan dan nafkah, namun pemerintah hilang potensi aparatur negara yang cerdas.

Saya yakin sebagian dari 100 tersebut punya tanggungjawab bagi keluarganya yang tinggi, punya keinginan besar memperoleh pekerjaan layak, punya kecerdasan untuk mengambil kesempatan lain. Harusnya setelah ikut tes, tidak sampai dua bulan luluslah mereka dan memperoleh gaji meski kecil, namun mereka sudah terikat karena memilih hidup dari PNS.

Pantaskah yang mundur ini dihukum atau didenda ? Jika yang mundur karena memperoleh kehidupan lebih baik, atau bahkan putus asa karena kelamaan, saya pikir tidaklah perlu diberi sanksi. Toh mereka belum jadi ASN, masih warga biasa. Pemerintah tinggal mengganti saja dengan ranking di bawahnya agar kuota suatu daerah atau instansi kementerian terpenuhi.

Benarkah gaji ASN rendah ? Relatif, meski sangat mungkin benar. Pemerintah juga harus memberi keseimbangan gaji agar tidak complang antar kementerian termasuk tunjangan kinerja masing-masing. Pemerintah harus berani keluar dari zona yang buat ASN tidak nyaman, semisal gaji paling rendah di ASN setara dengan UMR suatu provinsi. Setidaknya gaji ASN tidak kalah jauh dari pegawai yang bekerja di sektor swasta.

Matangkuli, 4 Juni 2022

Pak Khai

Anda bisa baca juga di FB Khairudin Budiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *