Sel. Mei 24th, 2022

ACEHSIANA.COM, Tapaktuan – Pengangkatan Plt Direktur Politeknik Aceh Selatan (Poltas), Mirjas, terbukti cacat hukum, Ketua Yayasan Poltas (Yapoltas), Drs Rasyidin, menyatakan bahwa hal tersebut multitafsir. Forum Peduli Aceh Selatan menyebut tindakan Ketua Yapoltas sebagai pembangkangan terhadap hirarki konsititusi organisasi. Hal itu disampaikan Koordinator For-PAS, T Sukandi pada Sabtu (7/5) di Tapaktuan.

Menurut T Sukandi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII sudah memberikan penjelasan perihal pengangkatan Plt Direktur Poltas dengan Surat Nomor 542/LL13/OT/2022.

“Surat tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan Plt Direktur Poltas oleh Ketua Yapoltas cacat hukum yang tentunya memiliki implikasi hukum,” ujar T Sukandi.

Dikatakan T Sukandi bahwa Surat tersebut tertanggal 8 Maret 2022 diduga diendapkan oleh Ketua Yapoltas. Berkat ketajaman insting awak media, lanjut T Sukandi, foto copy surat tersebut diperoleh daru salah seorang pengurus Yayasan yang enggan disebutkan namanya.

“Pengurus Yayasan ini tidak senang atas keculasan Ketua Yapoltas yang tidak sportif sehingga secara diam-diam memberikan foto copy surat tersebut kepada awak media,” sebut T Sukandi.

T Sukandi melanjutkan bahwa saat awak media melakukan konfirmasi kepada Ketua Yapoltas, beliau memberikan pernyataan dengan enteng tanpa beban jika surat LLDIKTI Wilayah XIII tersebut multi tafsir.

“Pernyataan tersebut secara hirarki hukum Surat LLDIKTI itu secara substantif baik eksplisit maupun implisit sifatnya adalah perintah untuk dapat dilaksanakan. Tetapi Surat LLDIKTI malahan ditafsirkan sendiri secara subjektif,” terang T Sukandi.

T Sukandi menambahkan bahwa secara hirarki aturan (Konstitusi) yang dibuat oleh institusi yang lebih tinggi tidak dapat di anulir oleh aturan yang dibuat institusi yang lebih rendah atau aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Apalagi jika aturan dari satu institusi itu ditafsirkan secara pribadi

“Pernyataan penafsiran yang disampaikan Rasyidin selaku Ketua Yapoltas kepada awak media adalah bentuk pembangkangan kepada institusi dan konstitusi yang lebih tinggi yang berhubungan dengan jabatan beliau sebagai Ketua Yayasan,” tutur T Sukandi.

T sukandi menawarkan solusi sebagai saran yang dapat yang bersifat edukatif dan kontruktif yaitu, pertama, cabut pernyataan yang telah disampaikan Ketua Yapoltas via media tentang Surat LLDIKTI yang dinyatakannya multi tafsir tersebut.

Kedua, segera tindaklanjuti perintah pelaksanaan atas poin-poin yang ada dalam Surat LLDIKTI tersebut dengan baik. Ketiga, segera definitifkan Direktur Poltas sesuai persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku,” kata T Sukandi.

Keempat, bila tidak diindahkan poin-poin di atas, maka akibat Plt yang cacat hukum akan mengakibatkan selama ini telah terjadi cacat tata kelola administrasi dan cacat tata kelola keuangan.

“Kami berharap aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap tindakan cacat hukum yang dilakukan pihak Yapoltas,” pungkas T Sukandi. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *