Kam. Mei 26th, 2022

ACEHSIANA.COM, Tapaktuan – Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS) meminta kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh agar tidak asal bunyi soal pembangunan pabrik semen. Hal itu disampaikan Koordinator For-PAS, T Sukandi dalam rilis yang dikirim kepada acehsiana.com, pada Senin (25/4) di Tapaktuan.

Menurut T Sukandi, permintaan Walhi Aceh agar Bupati Aceh Selatan menghentikan pembangunan pabrik semen oleh PT Kotafajar Semen Indonesia (PT KSI) adalah pernyataan yang asal bunyi.

“Pernyataan Walhi Aceh yang meminta kepada Bupati Aceh Selatan untuk menghentikan pembangunan pabrik semen oleh PT KSI asal bunyi,” ujar T Sukandi.

T Sukandi mengklaim pernyataan tersebut asal bunyi atau hanya sekedar bicara tanpa mengkaji lebih dalam apa yang sudah dilakukan oleh PT KSI. Semua tahapan, lanjut T Sukandi, tentu akan dilalui untuk memenuhi persyaratan-persyaratan apa saja yang mesti dilengkapi.

“Apalagi pada Kamis tanggal 14 April 2022 PT KSI telah melakukan konsultasi publik untuk penyusunan dokumen AMDAL, saya sendiri turut di Undang hadir dengan kapasitas sebagai yang mewakili lembaga For-PAS,” sebut T Sukandi.

T Sukandi menambahkan bahwa pada saat itu peserta forum diskusi sangat refresentatif mewakili segenap elemen masyarakat Aceh selatan terutama masyarakat yang masuk kedalam radius penerima dampak langsung dari keberadaan pabrik semen PT KSI.

“Semua pendapat yang disampaikan Walhi Aceh telah lebih dahulu dikaji dan didiskusikan bersama antar tim AMDAL yang terdiri dari para ahli yang bukan kaleng – kaleng, tetapi tim ahli dengan predikat profesor dan doktor. Mereka mengantongi sertifikat dibidang keahliannya masing – masing serta para peserta terdiri dari berbagai unsur yang mewakili masyarakat Aceh Selatan,” tutur T Sukandi.

T Sukandi mengungkapkan bawhwa bila Walhi berbicara tentang segala teori dan pemikiran yang disampainya, itu semua sudah dikaji dan tentu semua persyaratan yang dibutuhkan belumlah terpenuhi karena PT KSI baru tingkat penjaringan dan penyaringan pendapat untuk bahan Kajian AMDAL.

“Bila belum jelas maka jangan buru – buru berpendapat menolak sesuatu yang masih mentah informasinya karena sama dengan menafikan pendapat masyarakat Aceh Selatan yang sifatnya lebih refresentatif,” tegas T Sukandi.

Lebih lanjut T Sukandi menyetakan bahwa masukan Walhi Aceh tentu akan dijadikan motivasi untuk memenuhi segala kriteria persyaratan yang dibutuhkan untuk keseimbangan keputusan yang dijadikan sebagai acuan solusi bersama. Sebab masih panjang rentang waktu antara 4 sampai dengan 5 tahun kedepan estimasi kajian perusahaan baru dapat dioperasikan.

“Silakan semua kita berikan pendapat dan masukan dengan catatan kita mesti mengacu pada aturan yang berlaku sehingga kita tidak terjebak pada pendapat yang keliru yang justru bertabrakan dengan pendapat yang didasari oleh aturan dan kepentingan orang banyak,” tutup T Sukandi. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *