Sen. Mei 23rd, 2022

ACEHSIANA.COM, Tapaktuan – Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mengelola sumber daya mineral. Hal itu disampaikan T Sukandi dari For-PAS menanggapi dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Koperasi KSU Tiega Manngis oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Bahlil Lahadalia atas nama Menteri ESDM tertanggal 5 April 2022.

Menurut T Sukandi, KSU Tiega Manggis merupakan koperasi masyarakat Simpang Dua Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan yang izin usaha bidang mineral biji besi. Koperasi ini, lanjut T Sukandi, dimodali oleh PT PSU (Pinang Sejati Utama) dengan Direktuk PT PSU sebelumnya adalah Hj Latifah Hnaum.

“Tetapi dalam perjalanannya posisi Hanum sebagai Direktur PT PSU digantikan oleh Iwan Kurniawan. Kami sangat setuju atas pencabutan IUP perusahaan ini karena tidak ada konstribusinya sama sekali pada daerah maupun negara. Mereka diduga justru meninggalkan utang pajak yang tidak sedikit,” ujar T Sukandi.

Dikatakan T Sukandi bahwa Pemkab Aceh Selatan harus pro aktif untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan-peruasahaan besar lainnya. Pemkab, sambung T Suandi, tidak boleh apatis dengan alasan bahwa perusahaan itu bukanlah ranah mereka.

“Bagaimanapun lokasi dan operasionalnya di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga hasil monev Pemda menjadi rekomendasi ke pusat sangat-sangat penting sifatnya,” sebut T Sukandi.

T Sukandi berharap Pemkab aktif sehingga masyarakat tidak akan menilai pemerintah bersekongkol dengan perusahaan-perusahaan besar ini secara bersama-sama merampok kekayaan negara.

“Terdapat dua perusahaan besar di Menggamat yang masih aktif karena masih mengantongi Izin operasionalnya,” tutur T Sukandi.

Kedua perusahaan tersebut, kata T Sukandi, adalah PT. Multi Mineral Utama (MMU) dengan Direktur Wendi Kurniawan memiliki izin Bidang Produksi Mineral EMAS. Sementara yang kedua adalah PT. Beri Mineral Utama (BMU) dengan Direktur Ermitati anak Hj. Latifah Hanum memiliki Izin Produsi Mineral Biji Besi.

“Solusi saya tawarkan pada Pemerintah adalah lebih baik memfasilitasi keompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Mineral yang ada di Aceh Selatan,” usul T Sukandi.

T Sukandi menuturkan bahwa bila Sumber Daya Mineral ini dapat dikelola dengan baik maka akan berdampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja serta akan mengurangi pengangguran di Aceh Selatan. Selain itu, pungkas T Sukandi sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) Aceh Selatan akan jauh meningkat.

“Estimasi saya dengan berapa teman yang ahli, bahwa pendapatan disektor Mineral yang dikelola oleh rakyat ini secara manual dan tradisional ini dapat berkonstribusi untuk PAD Aceh Selatan hingga puluhan milyar/tahun,” pungkas T Sukandi. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *