Sel. Mei 24th, 2022

ACEHSIANA.COM -Lhokseumawe – Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lhokseumawe memfasilitasi pembahasan rancangan Qanun Majelis Pendidikan Aceh (MPA) yang diinisiasi oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)Kamis 24-03-2022.

Pimpinan Komisi VI DPRA Tgk Haidar mengatakan pembahasan rancangan Qanun MPA di Lhokseumawe untuk menyerap aspirasi dari Unsur Cabang Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) di Tiga Kabupaten Kota. Aspirasi ini nantinya akan di tampung dan dibahas staf ahli dan Biro hukum dan Biro Organisasi Pemerintah Aceh. Selanjutnya di Paripurnakan di DPRA.

“Setiap aspirasi dari bapak/ibu kami catat dan nantinya akan menjadi bahan pertandingan kami saat pembahasan di DPRA” ungkapnya Tu Haidar.

Kacabdin Lhokseumawe Supriariadi mengatakan selama ini kami selalu melakukan koordinasi dengan MPD Kota Lhokseumawe untuk kemajuan pendidikan dan peserta didik di Kota Lhoksemawe. “meskipun di jalur komando kami ke Dinas Pendidikan Aceh, kami selalu koordinasi dengan Walikota dan MPD Kota jelasnya.

Lebih lanjut Supriadi mengatakan, “Namun kami berharap dalam rancangan Qanun ini Komisi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di bagi menjadi dua karena di bawah koordinasi Kota dan Provinsi” ungkapnya.

Sementara itu Zulfikar dari Cabdin Aceh Utara mengatakan perlunya diperkuat tugas dan wewenang MPA, agar tidak hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangan. “seharunya di Bab IV MPA tidak hanya memberikan pertimbangan tapi juga rekomendasi terikat kepada Pemerintah Aceh, agar rekomendasi ini mejadi rujukan bagi SKPA terkait seperti Dinas Pendidikan dan Badan Dayah” jelasnya.

Ketua MPD kota Lhokseumawe menambahkan wewenang MPA harus diperbesar agar dapat memberikan konstribusi yang besar dalam dunia pendidikan, sehingga dapat memperbaiki kondisi pendidikan saat ini yang masih belum mengembirakan.

Selanjutnya Anwar Husen anggota Komisi VI menjelaskan Dasar revisi Qanun ini adalah perintah Undang-undang Pemerintah Aceh karena semua Qanun yang sifatnya istimewa diatur dalam mekanisme pemilihan pimpinannya dan bukan ditunjuk oleh Gubernur sehingga bersifat independen “ kewenangan dan fungsi MPA dalam Qanun ini akan kami perluas dan anggarannya juga akan kami tingkatkan, apakah berasal dari 20% dari dana pendidikan atau dari dana otsus lainnya’. Tuturnya.

Nurliaila atau sering dipanggil Bunda Laila Anggota DPRA mengatakan ” Dinas pendidikan glharus ada target dengan mencontohkan pada bidang Olahraga ada target pada setiap perlombaan atau event, berapa mendali yang akan di kumpulkan.

Dalam pertemuan penyerapan aspiraai dalam penyempurnaan Qanun MPA dari DPRA hadir, Tgk Haidar, Anwar Husen, Nurlaila, Mawardi alias tgk Adek, turut hadir Abdul Hamid sebagai cabdin Bireuen dan kacab Aceh Utara. Ketua MPD Kota lhokseumawe dan Aceh Utara dan beberapa undangan lainya juga ikut dalam pembahasan qanun MPA.

Kontributor: murtala

Editor: hamid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *