Jum. Agu 19th, 2022
Satu Juta Guru akan Direkrut Tahun 2021, Ini Syaratnya

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Menyikapi soal kurikulum di sekolah di masa pandemi, DPR minta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) agar memberi keleluasaan pada para pihak pemangku kepentingan pendidikan dalam menjalankan kurikulum. Permintaan tersebut disampaikan Wkil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih pada Selasa (8/3) di Jakarta.

Menurut Fikri, Kemdikbudristek harus memberikan kemerdekaan atau keleluasaan kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk menjalankan kurikulum. Fikri menambahkan bahwa kondisi pandemi saat ini membuat pendidikan tanah air menjadi tidak menentu, kadang dilaksanakan secara Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ ), Pembelajaran di Ruangan (PDR), atau secara kombinasi (hybrid).

“Mendikbudristek sampaikan, ya paling tidak hybrid. Jadi campur-campur. Karena pandemi sudah jalan begini. Ada beberapa opsi yang masih berbeda, ada Kurikulum 13 maka tetap, kemudian ada kurikulum darurat karena itu sifatnya penyederhanaan ya dari Kurikulum 13 untuk hadapi pandemi, Kurikulum Prototipe, dan sekarang Kurikulum Merdeka,” ujar Fikri.

Karena masih dalam fase pemulihan pembelajaran, Fikri berharap semua kurikulum tersebut masih bisa dilakukan dan tidak perlu ada ketentuan rigid harus dipaksakan ikuti kurikulum tertentu.

“Tapi intinya memang memberikan kemerdekaan kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk menjalankan pendidikan ini sesuai kondisinya masing-masing karena sebelumnya sudah ada kurikulum,” sebut Fikri.

Anggota Fraksi PKS DPR ini juga ingin agar kebijakan tentang pendidikan harus dibekali dengan pemahaman kondisi geopolitik, sehingga nanti unsur pelaksana pendidikan pun dapat memahaminya. Seperti halnya pelaksanaan Kurikulum 13, harus dapat dipastikan pelaksanaannya memiliki standardisasi yang jelas.

“Upaya kami di Komisi X, agar Kemendikbudristek memberikan data peta jalan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 itu,” terang Fikri.

Fikri menambahkan, ada juga aspirasi dari para tenaga pendidik agar penamaan kurikulum prototipe ini sebaiknya diganti penamaan Kurikulum 13 Darurat atau Kurikulum 13 Pemulihan. Dan penggunaan kurikulum ini sebaiknya tidak menjadi syarat pemberian bantuan ke sekolah.

“Hendaknya, penerapan kurikulum baru juga tidak menjadi syarat bantuan. Penerbitan buku dan modui, harus memperhatikan pemerataan dan melibatkan banyak pihak,” pungkas Fikri. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *