Jum. Agu 12th, 2022
IDAI Minta Pemerintah Buka Opsi PJJ

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) kembali meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Permintaan tersebut disampaikan Ketua IDAI, Piprim Basarah Yanuarso pada Kamis (27/1) di Jakarta.

Menurut Piprim, IDAI meminta pemerintah segera mengevaluasi PTM 100 persen, karena virus corona varian omicron semakin merebak dan temuan kasus positif di sekolah semakin banyak.

“Kami mengimbau pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan PTM ini dan diberi opsi (kepada siswa untuk bisa) pembelajaran hibrid (campuran), atau opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ),” ujar Piprim.

Dikatakan Piprim bahwa pihaknya merekomendasikan agar pemerintah melarang anak yang belum divaksinasi untuk ikut PTM.

“Kami sudah pernah menyampaikan hal ini tetapi diabaikan oleh pemerintah,” sebut Piprim.

Piprim menambahkan bahwa penyebaran omicron sudah semakin menghawatirkan. Sejak kemunculannya pertama kali pada 16 Desember 2021 hingga saat ini, tambah Piprim, telah terdeteksi hampir 2.000 kasus omicron di Indonesia. Tiga pasien di antaranya meninggal dunia.

“Jumlah kasus Covid-19 pada anak juga mulai meningkat. Dokter anggota IDAI di Jakarta melaporkan sudah banyak merawat anak yang positif Covid-19. Padahal sebelumnya kosong,” tutur Piprim.

Piprim menerangkan bahwa jumlah sekolah yang ditutup karena ada siswa atau tenaga pendidik yang terinfeksi corona juga semakin bertambah. Di Jakarta saja, ungkap Piprim, sudah 90 sekolah yang ditutup. Total, ada 125 siswa dan 15 tenaga pendidik positif Covid-19 di 90 sekolah tersebut.

“IDAI dan empat organisasi profesi lainnya sudah melayangkan surat kepada empat kementerian, yang berisikan permintaan agar PTM dievaluasi dan berisikan sejumlah rekomendasi. Tapi, surat itu belum digubris pemerintah,” akui Piprim.

Lebih lanjut Piprim menegaskan bahwa selama PTM belum dievaluasi, ia meminta orang tua siswa untuk bahu membahu mengawasi pelaksanaan PTM. Sebab, pungkas Piprim, banyak ketentuan PTM yang tak dilakukan oleh pihak sekolah seperti melaksanakan pengetesan dan pelacakan kasus.

“Butuh pengawalan dari orang tua terhadap pelaksanaan PTM di tempat masing-masing. Sehingga kita bisa lakukan peningjauan ulang,” tutup Piprim.

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *