Sel. Mei 24th, 2022
Dinas Pendidikan Aceh Rekrut Guru Inti UTBK

ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Aceh masih mengalami kekurangan sekitar 767 guru SMK. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK), Muksalmina SPd MSi, pada Selasa (25/1) di Banda Aceh.

Menurut Muksalmina, jika penerimaan guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jadi dibuka pada tahun 2022, maka guru kontrak berusia 30 sampai 40 tahun berpeluang menjadi guru SMK. Lowongan guru, lanjut Muksalmina, masih terbuka pada tahun 2022.

“Pada 2021 lalu, dibutuhkan guru bimbingan konseling (BK) sebanyak 881 orang, guru Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), Seni, Sosiologi dan PPKN sebanyak 831 orang. Tetapi kebutuhan tersebut belum terisi sepenuhnya. Hanya terisi sekitar 44 persen saja. Masih ada sekitar 56 persen yang diharapkan terpenuhi tahun ini,” ujar Muksalmina.

Dikatakan Muksalmina bahwa guru produktif tersebut akan ditempatkan di 213 SMK yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Saat pembukaan guru PPPK 2022, sebut Muksalmina, kekurangan guru produktif untuk SMK tersebut dapat terisi penuh.

Muksalmina menerangkan bahwa dari 6.834 guru non-PNS di SMA, SMK dan SLB, 25 persen diantaranya guru non-PNS berusia di atas 40 tahun. Sementara guru yang berusia 30 – 40 mencapai 75 persen.

“Kita mengharapkan guru non-PNS yang masih berusia 30 – 40 tahun menjadi modal bagi kita. Hal ini karena produktivitas mengajar mereka masih sangat tinggi. Formasi sisa guru PPK sebanyak 2.898 orang pada ujian tahap III nanti mudah mudahan semuanya dapat terisi,” harap Muksalmina.

Muksalmina menambahkan bahwa pada penerimaan guru PPPK tahun 2022, pemerintah pusat sudah mengizinkan untuk diisi oleh guru non-PNS lokal. Pengisian guru PPPK tersebut, tutur Muksalmina, tetap yang bersangkutan harus dapat lulus tes guru PPPK.

“Jika tidak lulus, maka yang bersangkutan akan terus menjadi guru kontrak non-PNS hingga usia 60 tahun. SK pengangkatan guru PPPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang gajinya dibayar dari APBN,” tutur Muksalmina.

Lebih lanjut Muksalmina menuturkan bahwa semakin banyak guru non-PNS yang lulus menjadi guru PPPK, maka beban APBA akan turun. Gaji guru PPPK sama dengan PNS. Tetapi pada saat pensiun nantinya, mereka tidak menerima gaji pensiun, tetapi langsung diberikan tunjangan pensiun.

“Besaran nilai tunjangan pensiun tentu Kemdikbudristek yang mengetahuinya,” tutup Muksalmina. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *