Kam. Agu 18th, 2022

ACEHSIANA. COM. Banyak perbincangan di kalangan masyarakat tentang kutipan dari wali siswa yang dipersoalkan. Padahal orang tua berjuang mati matian cari untuk untuk kepentingan pendidikan anaknya.

Orang tua rela tidak makan asal anaknya bisa sekolah. Banyak orang tua berjuang untuk pendidikan anaknya.

Banyak kebutuhan sekolah yang tidak tertangani dengan uang BOS, sekolah meminta talangan dana kepada wali siswa melalui komite untuk menutupi kekurangan tersebut.

Hal ini dibolehkan dari beberapa dasar hukum membolehkan meminta sumbangan untuk kemajuan sekolah antara lain:
1. UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidkan nasional pada bab IV, pasal 9 masyarakat tentang berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan dan bab V pasal 12 ayat 2 setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pada bab I pasal 2 pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemda dan Masyarakat.

Pda Bab IV pasal 48 tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/ atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b, c, e ditujukan untuk 1) menutupi kekurangan pendanaan satuan Pendidikan dalam memenuhi SNP, 2) Mendanai program peningkatan mutu satuan Pendidikan diatas SNP.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pada Bab XI kewajiban peserta didik pasal 169 ayat (1) peserta didik berkewajiban menanggung biaya pengelola dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban.

Pada Bab XIV peranserta masyarakat pada pasal 186 masyarakat dapat berperan serta dalam pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan perintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah diantar pasal 1 ayat 1.

BAB V
KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER
Pasal 12
(1) Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk
membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di
sekolah meliputi komponen:
a. penerimaan Peserta Didik baru;
b. pengembangan perpustakaan;
c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
l. pembayaran honor.

(2) Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS
Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Pasal 21

(1) Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang:
a. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening
pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
c. meminjamkan kepada pihak lain;
d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi
penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang
bukan inventaris sekolah;
i. memelihara prasarana sekolah dengan kategori
kerusakan sedang dan berat;
j. membangun gedung atau ruangan baru;
k. membeli instrumen investasi;
l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan,
sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguleryang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh
dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;

n. melakukan penyelewenganpenggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
o. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *