Jum. Jan 21st, 2022
DPR Minta Alokasi Anggaran Pusat untuk Sekolah Tatap Muka

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Sekolah swasta banyak yang kehilangan guru yang keluar untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Komisi X DPR RI meminta agar seleksi PPPK tahap II dievaluasi. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda pada Selasa (11/1) di Jakarta.

“Kami berharap ada evaluasi total terkait pelaksanaan seleksi PPPK guru karena dari tahap pertama hingga tahap II ada hal-hal yang tidak diantisipasi dengan baik sehingga pelaksanaannya kerap memicu protes dari banyak kalangan, utamanya para guru honorer sendiri,” ujar Huda.

Dikatakan Huda bahwa pada seleksi tahap pertama PPPK banyak diprotes karena dinilai tidak ramah dengan guru honorer senior, passing grade ujian kompetensi yang terlalu tinggi, hingga minimnya sosialisasi terkait penanggung jawab gaji dan tunjangan para guru honorer saat lulus seleksi. Situasi tersebut, tambah Huda, memicu kegaduhan hingga muncul penundaan hasil seleksi.

“Fenomena protes ini kembali terulang pada seleksi tahap II karena muncul migrasi besar-besaran dari guru honorer yang selama ini mengajar di sekolah swasta ke sekolah negeri karena lolos seleksi tahap II PPPK guru,” ungkap Huda.

Huda menekankan bahwa keikutsertaan guru honorer di swasta untuk ikut seleksi PPPK guru, sebenarnya tidak menyalahi aturan. Kendati demikian, lanjut Huda, harusnya ada afirmasi dalam seleksi PPPK guru ini agar para guru honorer di sekolah-sekolah negeri lebih dulu bisa lolos sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Para guru honorer di swasta harus diakui rata-rata mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik karena gaji mereka ditanggung oleh yayasan pendidikan yang relatif lebih mapan. Bahkan rata-rata dari mereka telah ikut sertifikasi guru yang mendapatkan poin tinggi saat ikut seleksi PPPK guru,” sebut Huda.

Menurut Huda, lolosnya seleksi para guru honorer dari sekolah swasta, memunculkan persoalan baru terkait distribusi mereka di sekolah-sekolah negeri. Setelah lolos seleksi PPPK, sebut Huda, para guru honorer menyandang status ASN dan harus memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah negeri.

“Masalahnya banyak kasus di sekolah-sekolah negeri ini ada guru honorer yang kebetulan tidak lolos seleksi. Lalu, bagaimana para guru honorer sekolah negeri ini harus ditempatkan ketika ada guru honorer baru dari swasta yang lolos seleksi PPPK dan ditempatkan di sekolah mereka,” kata Huda.

Lebih lanjut Huda mengungkapkan bahwa keikutsertaan para guru swasta dalam seleksi PPPK guru memusingkan para pengurus yayasan pendidikan.

“Persoalan ini tidak diantisipasi dengan baik karena mindset penyelenggara seleksi PPPK guru masih memandang kualitas sebagai tolok ukur utama untuk menentukan lolos tidaknya guru honorer dalam seleksi PPPK guru,” jelas Huda.

Huda mengingatkan Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK tidak semata untuk meningkatkan kualitas guru. Lebih dari itu, tutur Huda, seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK adalah untuk memastikan kesejahteraan para guru honorer yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung penyelenggaraan pendidikan di berbagai sekolah negeri di pelosok Tanah Air.

“Seleksi PPPK bertujuan untuk sejuta guru honorer bukan semata karena keinginan untuk meningkatkan kualitas guru tetapi lebih dari itu program tersebut merupakan bagian dari afirmasi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. Oleh karena itu, sekali lagi kami minta ada evaluasi menyeluruh sebelum pelaksanaan seleksi tahap III PPPK guru,” pungkas Huda. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *