Sel. Nov 30th, 2021

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Wacana sekolah akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendapat kecaman dari Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Ketua umum (Ketum) JSDI, Muhammad Ramli Rahim dalam rilis yang diterima acehsiana.com pada Jumat (11/6) mengecam wacana tersebut dengan menyebut bahwa sekolah bukan bisnis.

Menurut Ramli, penarikan pajak jasa pendidikan atau sekolah berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendidikan Indonesia. Pengenaan PPN, tambah Ramli, itu berpotensi menaikkan jumlah pelajar yang putus sekolah.

“Angka putus sekolah kita cukup tinggi, buat apa dipajaki? Syukur-syukur masyarakat mau berpartisipasi membantu pemerintah yang belum mampu menyediakan seluruh fasilitas pendidikan kan?” ujar Ramli.

Dikatakan Ramli bahwa pada 2020 saja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat jumlah siswa SD sampai SMA yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019/2020 tembus 157 ribu orang. Pengenaan PPN sekolah, lanjut Ramli, justru dapat membuat angka putus sekolah lebih besar lagi.

“Pemerintah kita lagi kelimpungan ya. Terlalu banyak persoalan sampai semuanya harus dipajaki. Kemarin kami pikirnya yang mau dipajakin hanya sembako. Ternyata sampai ke pendidikan juga mau dipajakin,” ucap Ramli dengan nada kecewa.

Ramli menegaskan bahwa sekolah bukanlah bisnis yang wajar untuk dikenakan pajak. Apalagi, sebut Ramli, banyak yayasan yang membuka jasa pendidikan dengan sukarela.

“Pemerintah seolah-olah beranggapan bahwa pendidikan itu sudah jadi bisnis. Padahal keterlibatan masyarakat itu sebenarnya dalam rangka mendukung pemerintah. Bayangkan yayasan-yayasan yang hidup segan mati tak mau, tapi tanpa mereka juga tidak ada sekolah di tempat itu. Kemudian dipajaki pula sama pemerintah? Ya semakin repot saja kita,” tutur Ramli.

Lebih lanjut Ramli menambahkan bahwa jika untuk memperoleh pelayanan dari jasa pendidikan termasuk sekolah harus dikenakan PPN, maka masyarakat akan terbebani.

“Justru yang diberatkan itu bukan instansinya, tetapi masyarakat yang mau sekolah. Karena kan pasti (PPN) dilimpahkan ke masyarakat, yang mau sekolah menanggung, atau orang tua mereka, atau dia sendiri yang menanggung biaya yang dibebankan pemerintah kepada mereka,” pungkas Ramli.

Sebagaimana diketahui bahwa selain pendidikan, ada beragam jasa lain yang dihapus dari daftar jasa tidak kena PPN dari pemerintah, alias direncanakan untuk dikenakan PPN. Dantaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, air, dan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

Jasa lainnya yang dihapus adalah jasa tenaga kerja. Kemudian ada juga jasa telepon umum menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Jasa-jasa tersebut sebelumnya pernah mendapatkan kebijakan bebas dari pungutan PPN. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *