Kam. Sep 16th, 2021
Miris, Banyaknya Tugas Daring Membuat Siswa Ini Sampai Bunuh Diri

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menegmbalikan pendidikan karakter dalam seragam sekolah. Hal itu disebutkan Ketua Umum (Ketum) JSDI, Muhammad Ramli Rahim dalam rilis yang diterima acehsiana.com pada Minggu (9/5).

Sebagaimana diketahui bahwa MA telah memerintahkan agar mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“JSDI menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah mencabut SKB  ini yang sesungguhnya sejak dibincangkan sudah kami persoalkan,” ujar Ramli.

Dikatakan Ramli bahwa SKB soal seragam ini memberikan kebebasan kepada anak didik dalam berseragam sehingga berpotensi membuat masalah bagi sekolah, bagi guru, bagi anak didik, bagi orang tua, dan terlebih pada pelemahan pendidikan karakter.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa seragam sangat berhubungan dengan karakter anak didik, cerminan cara berpakaian adalah bagian dari pendidikan karakter. SKB tersebut justru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan model seragam apapun tanpa boleh diatur oleh sekolah karena tidak memiliki standar minimal berpakaian,” tambah Ramli.

Ramli menuturkan bahwa bagi seorang muslim, menutup aurat adalah perintah, sehingga jika sekolah atau daerah mewajibkan siswa muslim menggunakan pakaian yang menutup auratnya maka itu adalah sebuah kewajaran. Ketika pemeluk agama lain ingin menghormatinya, lanjut Ramli, maka berpakaian lebih sopan sesuai standar kesopanan atau ikut serta menutup aurat tentu saja bukan sebuah perbuatan tercela.

“Di daerah-daerah nonmuslim, sebaiknya tetap menghormati pemeluk agama Islam karena menggunakan hijab. Hijab jauh lebih tertutup dibanding pakaian umum agama lain dan itu kewajiban yang diatur dalam kitab suci agama Islam, jadi sesungguhnya hal ini bukanlah sebuah persoalan,” pungkas Ramli.

Lebih lanjut Ramli menegaskan bahwa Keputusan MA tersebut telah mengembalikan pendidikan karakter dari sisi penggunaan seragam. Bisa dibayangkan, tutup Ramli, bagaimana anak didik kita datang ke sekolah dengan model pakaian beragam yang bisa jadi mempertontonkan hal-hal yang seharusnya tidak dipertontonkan dan ketika guru menegurnya maka itu bisa menjadi masalah hukum karena sang anak didik berdasar pada SKB tersebut. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *