Sel. Nov 30th, 2021
Ketua Komisi VI DPRA: Memiliki Anggaran yang Besar, Pendidikan Aceh Belum Optimal

ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),  Tgk H Irawan Abdullah, menyebutkan BAHWA Aceh memiliki anggaran untuk Pendidikan Aceh terbilang cukup besar yaitu Rp 3,5 triliun, tetapi hasil evaluasi dan capaian pendidikan di Aceh belum optimal. Hal itu disebutkan Irawan pada Senin (3/5) di Banda Aceh.

“Anggaran untuk pendidikan di Aceh sebesar 3,5 T, tetapi disisi lain evaluasi dan capaian pendidikan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari trend kelulusan sekolah,” ujar Irawan.

Dikatakan Irawan bahwa fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki sekolah di Aceh saat ini juga masih sangat terbatas. Hanya sekolah di perkotaan saja, tambah Irawan, yang infrastruktur dan fasilitasnya memadai.

“Jika kita lihat sekolah yang unggul, itu hanya sekolah-sekolah yang ada di kota. Tidak demikian dengan sekolah yang ada di pelosok-pelosok,” ungkap Irawan.

Irawan yang juga politisi PKS tersebut menyampaikan solusi yaitu harus ada evaluasi secara optimal terhadap kebutuhan di semua sekolah. Evaluasi tersebut tidak hanya di perkotaan, namun juga sekolah-sekolah di pelosok Aceh.

“Hal ini kami serap saat road show guna melihat dan mendengar masukan dari kepala sekolah, khususnya SMA yang ada di Kabupaten. Keluhan-keluhan seperti itu masih sangat banyak terjadi,” terang Irawan.

Pada kesempatan tersebut Irawan juga menyinggung program Bersih Estetis Rapi dan Hijau (BEREH). Menurut Irawan, program BEREH bagus tetapi tidak diikuti dengan plotting anggaran yang memadai.

“Tidak ada anggaran yang di plot untuk program BEREH. Hal ini membuat pihak sekolah mencari alternatif dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya terbatas. Dana BOS itu sebenarnya dikhususkan untuk mengoptimalkan operasional pendidikan, sudah terkuras semua untuk program BEREH,” tutur Irawan.

Irawan meminta agar anggaran yang cukup besar bidang pendidikan di Aceh dibedah secara optimal. Data sekolah-sekolah membutuhkan fasilitas dan infrastruktur, pungkas Irawan, harus terdata dengan baik oleh pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan.

“Dinas Pendidikan perlu bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Sehingga beban ini menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya terkait infrastruktur, dapat bekerjasama dengan Dinas PUPR dan lain sebagainya,” tutup Irawan. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *