Sel. Nov 30th, 2021

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Pemerintah melalui Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri menargetkan, penyederhanaan birokrasi di daerah tuntas pada 30 Juni 2021 . Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi pejabat eselon III dan IV di berbagai dinas/lembaga.

Hal itu mengemuka dalam Podcast Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) yang ditayangkan Jumat (30/4/2021). Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya penyederhanaan birokrasi dalam rangka memangkas pelayanan yang berbelit-belit.

Birokrasi yang panjang dan bertele-tele, kata Dirjen, menjadi penghambat investasi. Apabila tak segera diatasi, bangsa Indonesia akan sulit berkompetisi dengan bangsa lain. “Sepanjang birokrasinya masih berbelit-belit, investasi sulit masuk” kata Akmal.

Menurut Dirjen, penyederhanaan birokrasi di daerah diperlukan untuk memastikan eksekusi kebijakan dijalankan secara aktif, efektif, efisien, dan profesional. “Ketika strukturnya sedemikian panjang dan birokrasinya rumit, tentunya urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah akan sulit dieksekusi dengan baik. Itulah kenapa, kita melakukan penyederhanaan ini,” ujar Akmal.
Hirarki struktural, menurut Dirjen, membuka kemungkinan munculnya beragam cara pandang terhadap suatu kebijakan dari masing-masing aparatur di setiap tingkatan. Sehingga, terjadi ketidakseragaman pemahaman antaraparatur yang menyebabkan sebuah keputusan memakan waktu yang lama.

Karena itulah, kata Akmal, diperlukan langkah penyederhaan birokrasi. Persoalan ini dituntut oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah. “Inilah kenapa kita ingin menghadirkan penempatan yang sederhana, prosedur yang jelas, dan tentunya murah, melalui hadirnya aparatur yang profesional,” katanya.

Jika tak dibenahi, kata Dirjen, aparatur pelayan publik seperti ASN juga akan cenderung berada di zona nyaman jabatan strukturalnya. Akibatnya, mereka tidak terpacu untuk berinovasi dan berkompetisi. “Disitulah pentingnya transformasi struktural ke fungsional, agar mendorong ASN kita lebih kompetitif,” ujar Akmal.
Dikatakan, Pemerintah Daerah merupakan eksekutor kebijakan Pemerintah Pusat yang menyentuh langsung ke setiap lini masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan akan sangat bergantung pada eksekusi di tingkat Pemerintah Daerah.

Pemangkasan birokrasi di dua tingkatan, seperti eselon IV dan eselon III, dimintanya tak lantas membuat para ASN khawatir. Sebab, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional ini tak boleh merugikan ASN. “Artinya, meski bertransformasi, tak akan memengaruhi take home pay nya (gaji bersih),” tandasnya.

Pemerintah, katanya. berupaya menuntaskan penyederhanaan birokrasi (reformasi birokrasi), bisa selesai pada 30 Juni 2021. Ini berlaku untuk seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.[]

Sumber; Kanal73

#penyederhanaan #birokrasi
$penghapusan #eselon 3 dan 4
#Dirjen Otda
#eselon III dan IV dihapus

One thought on “Eselon III dan IV Resmi Dihapus, Juni Tuntas”
  1. Ada 150 jenis jabfung ASN, dalam 40 rumpun jabatan dibawah 25 instansi pembina, sudah 24 tahun regulasi JF sejak ditetapkan THN 2099, tetapi belum berfungsi sebagai tupoksi ASN, pertama disebabkan instansi. Pembina kurang merasa tanggung jawab, kedua ,pembinaan dari BKN, Mendagri, Menpan tidak terkordinasi dgn baik, ketiga tumitnya mekanisme pengembangan karier JF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *