Rab. Jul 6th, 2022
GTK Honorer Sebut Rekrutmen PPPK Tidak Adil

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal menyebutkan bahwa pengembangan pendidikan harus berpegang pada norma dasar bangsa. Hal itu disebutkan Illiza sebagaimana dikonfirmasi republika.co.id pada Minggu (18/4) di Jakarta.

Menurut Illiza, norma dasar bangsa yang disepakati tersebut adalah Pancasila. Dikatakan Illiza bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset ilmiah tidak boleh lepas dari ideologi bangsa, meskipun harus mengikuti perubahan zaman.

“Pancasila tetap harus dimasukkan dalam kurikulum jenjang pendidikan, agar tujuan mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik tetap dalam koridor cinta bangsa dan tanah air,” ujar Illiza.

Illiza menyampaikan hal tersebut sebagai respons terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak memuat pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi.

Lebih lanjut Illiza menjelaskan bahwa Pancasila sebagai penyatu dari seluruh bangsa Indonesia dan menjadi titik temu harus menjadi muatan pokok kurikulum atas pengejawantahan nilai-nilai yang berkembang. Hal ini, sebut Illiza, merupakan pengejawantahan dasar pemikiran tokoh-tokoh bangsa dan bukan sekedar penanaman nilai kewarganegaraan saja.
Demikian juga halnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar dalam pendidikan nasional. Artinya, Bahasa Indonesia adalah jembatan transfer Ilmu Pengetahuan yang wajib digunakan dalam Pendidikan.

Illiza mengingatkan bahwa pendidikan di Indonesia harus dalam koridor membentuk pribadi sekaligus warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

“Kami meminta agar PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ini untuk direvisi dengan memasukkan dua komponen tersebut, secara jelas agar tujuan dari Pendidikan Nasional bisa tercapai,” tutur Illiza.

Illiza meminta agar Pemerintah dalam penetapan peraturannya tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang terkait di atasnya. Hal ini yang terjadi di PP Nomor 57 Tahun 2021 dalam pengaturan standar nasional Pendidikan sebagai amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Penetapa peraturan tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan, tentu saja menganut asas kebangsaan dan asas pengayoman sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” tutup Illiza. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *