Sen. Sep 20th, 2021
Satu Juta Guru akan Direkrut Tahun 2021, Ini Syaratnya

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik terkait hilangnya kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kritikan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Fakih pada Jumat (16/4) di Jakarta.

Fikri meminta pemerintah agar lebih teliti sebelum mengesahkan suatu peraturan. Menurut Fikri, kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia sudah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT).

“Kita sayangkan hilangnya kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan tinggi di PP No.57 tahun 2021, padahal sudah diatur dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT),” ujar Fikri.

Dikatakan Fikri bahwa pemerintah harusnya membaca ulang Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang sudah mengatur kurikulum wajib di universitas. Dalam Pasal 35 ayat (3) menyebutkan, kurikulum perguruan tinggi wajib memuat 4 mata kuliah, yakni: agama, pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Fikri sangat menyayangkan terkait hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia yang ternyata di dalam PP no.57/2021 terutama pasal 40 ayat (3) menyebutkan hanya tiga mata kuliah wajib yang ada dalam Kurikulum pendidikan tinggi yakni, pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.

“Saya menduga ada yang lupa membaca Undang Undang sebelum PP ini terbit, padahal posisi UU itu ada di atas PP,” tutur Fikri dari fraksi PKS tersebut.

Lebih lanjut Fikri menambahkan bahwa perlunya pemerintah membaca atau minimal mengharmonisasi peraturan sebelum diterbitkan. Terlebih lagi, sebut Fikri adanya siaran pers yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Siaran pers tersebut antara lain menyebutkan, secara hukum UU NO.12/2012 tetap berlaku. Sehingga mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi.

“Siaran pers saja tidak bisa menggugurkan ketentuan regulasi yang sudah diteken, PP ini harus direvisi!,” ungkap Fikri.

Oleh karena itu, Fikri mengharapkan agar PP 57/2021 tidak hanya mengatur jenjang pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan konsideran UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), namun juga mengatur jenjang pendidikan tinggi.

“PP tersebut harusnya juga mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012,” tutup Fikri. (*)

Editor: Darmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *