Sab. Jul 24th, 2021
Decision Maker Pendidikan

Oleh: Koesasih Ali Abubakar

Hari ini, dunia pendidikan, semua mata tertuju pada dunia pendidikan. Mas Menteri mau diganti. Karena dianggap tidak ada terobosan.

Pada dunia pendidikan, gelar Professor, Doktor, dst sudahlah biasa. Tapi mereka yang berani mengambil keputusan yang sulit, karena “terlalu” akademik dan penuh pertimbangan.

Pada dunia birokrasi, arogansi, kekakuan atasan bawahan, eksklusifisme golongan, budaya asal bapak senang, inisiatif bawahan kurang, membuat jalannya birokrasi belum bisa menjadi roda yang bergerak cepat dan profesional.

Kemendikbud-Ristek, semakin besar dan kompleks. Tidak hanya dibutuhkan seorang pemikir, tapi seorang CEO yang berani ambil keputusan dan berani. Orang pintar di Kemendikbud-Ristek amat sangat banyak, tapi decision maker yang terbebas dari kepentingan internal, berani take a risk, masih kurang.

Mengelola Kementerian memang berbeda dengan mengelola orsosmas, perusahaan, atau kampus/sekolah. Lebih kompleks. Terlebih lagi Kemendikbud-Ristek. Pendidikan itu berbicara sesuatu yang sifatnya investasi jangka panjang, produksi otak, penguatan karakter, dan lainnya untuk menuju SDM yang berkualitas dan berkarakter.

MM baru belajar, but I think he is fast learner, tapi modal dasarnya ia bisa melakukan perubahan karena berasal dari eksternal, bukan bagian dari kekakuan birokrasi yang sudah terbangun selama ini.

Rasanya tidak adil juga dikatakan tidak ada terobosan di masa pandemi. Kebijakan Merdeka Belajar yang berseri itu merupakan terobosan, tapi kondisi pandemi menyebabkan semuanya menjadi tidak efektif.

Tujuan pendidikan bukan lagi kepada mutu tertinggi, tapi lebih kepada minimal asal anak tidak stres dan orang tua tidak tertekan. Masa pandemi ini telah melahirkan begitu banyak perubahan-perubahan, sehingga stakeholder pendidikan dirasakan tidak siap. Guru yang tidak siap, anak didik yang tergagap, orang tua yang tertekan, dan lingkungan yang tidak kondusif.

Namun, semua itu bukanlah alasan. Tapi itu adalah fakta yang harus diterima. Tapi arah pembangunan pendidikan juga berubah sesuai dengan kondisi pandemi.

Kemendikbud saat ini sedang berfokus kepada penguatan karakter, khususnya terkait dengan bulying, intoleransi, dan kekerasan seksual. Permasalahan yang menyasar kepada mental dan psikis serta dampaknya bisa jadi seumur hidup.

Hal yang perlu diingat adalah bonus demografi bisa menjadi bencana nasional bila salah dalam melakukan treatmen terhadap generasi penerus kita. Membahayakan sendi-sendi bernegara dan berkehidupan.

Pasangan Jokowi-JK, Jokowi-Ma’ruf sebuah model kepemimpinan yang cukup efektif.

MM seharusnya diberi kesempatan lagi. Tapi, sebaiknya dibantu oleh seorang Wamen yang paham akan birokrasi, tapi melakukan perubahan, bukan ikut-ikutan memanfaatkan bobroknya birokrasi.

Semoga Indonesia semakin baik ke depan.

Penulis adalah Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *