Sen. Jun 21st, 2021
IDI Minta Pembelajaran Tatap Muka Wajib Ditunda

ACEHSIANA.COM, Jakarta – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) pada awal Januari 2021 wajib ditunda. Permintaan penundaan PTM terkait kasus Covid-19 yang terus naik dan ditambah kekhawatiran akan adanya varian baru SARS-CoV-2. Hal itu disampaikan Ketua Satgas Covid-19 IDI, Zubairi Djoerban dalaam cuitan Twitter pribadinya sebagaimana dilansir republika.id pada Rabu (30/12).

“Sekolah tatap muka sebaiknya ditunda. Wajib. Apalagi dengan adanya varian baru Covid-19 dan angka positivity rate masih di atas 20 persen. Saya tahu ini tidak nyaman, tapi ini untuk keselamatan jiwa anak-anak kami dan keluarganya,” kata twit Zubairi.

Menurut Zubairi, jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia memang menunjukkan penambahan signifikan setiap hari. Pada Rabu (30/12), Satgas Penanganan Covid-19 mencatat adanya penambahan kasus harian yang telah menembus angka 8.002 dari 72.922 pemeriksaan spesimen terhadap 44.389 orang.

Satgas melaporkan Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang tertinggi, yakni sebanyak 2.053 kasus baru. Disusul Jawa Barat yang melaporkan 1.233 kasus baru, Jawa Tengah dengan 951 kasus, Jawa Timur 896 kasus baru, dan Sulawesi Selatan 538 kasus.

Zubairi mengaku pernah memaparkan tentang pencegahan penularan Covid-19 jika PTM tetap dilaksanakan. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.

“Itu jadi pilihan akhir yang bisa dilakukan ketika kebijakan tersebut sudah telanjur berjalan. Tetapi kalau akhirnya ditunda, itu bagus banget. Dua jempol,” tambah Zubairi.

Desakan penundaan PTM sebelumnya juga dilontarkan Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator P2G Satriwan Salim menyarankan, PTM sebaiknya tidak dilakukan dulu di daerah dengan zona merah, oranye, dan kuning.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman B Pulungan mengatakan, saat ini memang lebih aman untuk melakukan pembelajaran melalui sistem jarak jauh (PJJ) atau di rumah daripada tatap muka. Sebab, kasus Covid-19 di Indonesia setiap hari makin meningkat dan sangat berisiko jika dipaksakan PTM.

Aman menilai kegiatan belajar mengajar tatap muka berisiko tinggi memperburuk penularan Covid-19. Kendati PJJ tidak gampang dengan sejumlah kendala yang menyertainya, IDAI memandang hal tersebut masih lebih baik.

“Tanya pak Menkes baru (Budi Gunadi Sadikin) juga saja terkait hal tersebut,” pinta Aman.

Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, situasi pandemi di Indonesia semakin memburuk. Hal ini ditandai dengan perburukan indikator akhir pandemi seperti hunian rumas sakit (RS) dan kematian.

Beberapa pemerintah daerah sebelumnya telah memutuskan untuk menunda PTM di wilayah masing-masing. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo telah menerbitkan surat edaran terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam surat edaran tersebut, salah satu isinya adalah perihal penundaan PTM.

Mempertimbangkan kondisi pandemi yang masih belum pasti bisa dikendalikan, maka kegiatan PTM masih akan ditunda terlebih dahulu karena semua yang terkait Covid-19 masih belum pasti. Sekolah tatap muka masih berisiko besar terhadap penyebaran Covid-19. Dalam surat edaran ini, Ganjar meminta agar satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga Dikmas menunda PTM.

Di Banten, Gubernur Wahidin Halim mengatakan, keputusan penundaan PTM pada Januari dilakukan lantaran masih tingginya angka kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Banten. Penundaan PTM diputuskan dan disetujui bersama dengan IDI, IDAI, dan Perhimpunan Dokter Paru Banten. Artinya, keputusan menunda PTM dilakukan berdasarkan pertimbangan secara ilmiah.

Tingkat penularan Covid-19 di wilayah Banten dinilai masih tinggi. Terlebih ada kekhawatiran yang cukup besar berupa kemunculan klaster baru dari adanya pemberlakuan sekolah tatap muka. Penundaan tersebut, menurut Wahidin, akan diterapkan hingga kasus Covid-19 melandai.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan belajar tatap muka bisa dilaksanakan mulai Januari 2021 dengan syarat ketat. Syarat tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi.

Kabiro Humas Kemendikbud Hendarman mengatakan, pertimbangan sekolah tatap muka atau secara daring, diputuskan oleh masing-masing daerah.

“Ini merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan dan menjadi rujukan bagi daerah-daerah. Dibolehkan, namun tidak diwajibkan,” pungkas Hendarman. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *