Sab. Sep 25th, 2021
Lima Guru Meninggal Karena Covid-19, Pemkab Kudus Tunda Pembelajaran Tatap Muka

ACEHSIANA.COM, Kudus – Lima guru SMP 3 Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka yang sudah dijadwalkan dimulai pada Januari 2021. Keputusan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus, Hartopo sebagaimana dilansir republika.id pada Selasa (8/12) di Kudus.

 “Kami sudah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk membuat surat edaran kepada sekolah bahwa pembelajaran tatap muka belum diperbolehkan,” ujar Hartopo.

Surat edaran tersebut, dia melanjutkan, sudah diberikan kepada masing-masing sekolah di Kudus sejak Senin (7/12). Hartopo meminta semua sekolah tetap menggelar pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) demi menghindari penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Terkait adanya beberapa sekolah yang masih melakukan pembelajaran tatap muka, Hartopo menyatakan, akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang tidak patuh. Pembelajaran tatap muka, menurut dia, belum bisa dilakukan karena Kudus masih zona oranye dan ditemukan adanya penularan di sekolah.

“Surat edaran tersebut berlaku untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga SMA. Siswa tidak ada yang boleh masuk. Sampai ada yang memasukkan, akan diberikan sanksi,” tambah Hartopo. 

Hartopo menegaskan, selama kondisi belum aman, ia tidak akan memberikan izin pembelajaran tatap muka di sekolah. Bahkan, SMK yang sebelumnya minta izin simulasi tatap muka saat ini sudah tidak melaksanakan lagi karena Provinsi Jateng juga memberhentikan sementara sampai ada kebijakan baru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan mulai Januari 2021 dengan syarat ketat. Syarat tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pembelajaran tatap muka pada masa pandemi.

Namun, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan kegiatan belajar tatap muka berisiko tinggi memperburuk penularan Covid-19. Kendati pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak gampang dengan sejumlah kendala yang menyertainya, IDAI memandang hal tersebut masih lebih baik.

Data menunjukkan, proporsi kematian anak akibat Covid-19 masih tinggi. Per 29 November 2020, tercatat sebesar 3,2 persen dari total kasus kematian di Indonesia tergolong berusia anak dan merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) bersama pihak sekolah serta penyelenggara pendidikan membuat peta zona kerawanan Covid-19 secara detail. Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemda untuk membuka sekolah mulai dari TK sampai SMA.

“Pemetaan secara detail tersebut perlu untuk dilakukan,” kata Muhadjir.

Menurut dia, setiap daerah memiliki kondisi berbeda yang mungkin tak terdeteksi. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mencontohkan, kendati ada satu daerah ditetapkan sebagai zona merah, bisa jadi ada wilayah zona hijau di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu wilayah ditetapkan sebagai zona hijau, bisa jadi ada di dalamnya wilayah zona merah.

“Sebetulnya kepala daerah dan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah yang cermat dan mengambil keputusan, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar ini,” SEBUT Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, makin lama anak-anak tidak bersekolah, moral dan perilaku anak bisa terus merosot. Karena itu, dia meminta agar pemda bersama pihak sekolah bisa mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik. Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, meminimalisasi agar murid-murid tidak berkerumun, hingga menyediakan masker untuk murid-murid.

“Patuhi protokol sebaik mungkin. Kalau itu dilakukan, saya yakin sekolah-sekolah masih bisa jalan. Jika suatu saat ada kasus di sekolah segera ditangani dengan baik, terutama dengan melibatkan satgas Covid-19 setempat,” kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir meminta agar pemda bersama pihak sekolah menyediakan masker khusus yang sesuai dengan ukuran anak-anak. Hal itu agar di sekolah mereka tetap aman dan terselamatkan dari virus korona.

“Presiden juga mewanti-wanti dalam rapat kabinet terbatas untuk segera memproduksi masker untuk anak-anak. Mulai dari anak TK, SD, SMP, yang ukurannya jarang. Karena itu segera perlu diproduksi,” pungkas Muhadjir. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *