Sel. Nov 30th, 2021

Membangun Budaya Mutu Pendidikan Berdayakan MGMP
Oleh. Abdul Hamid SPd. MPd.

Ujian Nasional menjadi momok bagi semua orang mulai dari penyelenggara pendidikan sampai pada siswa. Ujian Nasional bukan satu satunya alat ukur kelulusan siswa namun semua harus melalui UN sebagai salah satu alat mengukur mutu pendidikan dari perolehan nilai UN.

Setiap mendekat UN banyak pihak stress. Hal ini bukan tidak berdasar.  UN masih menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Misalnya keberhasilan sekolah, bila nilai UN bagus, maka sekolah tersebut dianggap bagus. Keberhasilan kepala sekolah diukur dari perolehan nilai UN sekolah yang dipimpin. Kinerja guru juga UN menjadi tolok ukur kemampuan guru. namun semua itu ada yang lebih penting lagi yaitu tingkat ketertampungnya siswa itu di perguruan tinggi ternama. Bila banyak siswa diterima di PTN maka kinerjanya bagus. Kepala sekolah berkinerja menjadi ukuran pada nilai UN dan kelulusan siswa di Perguruan Tinggi.

Namun dari semua itu ada hal yang tidak boleh dikesampingkan yaitu penanaman nilai lain yang harus menjadi ukuran, yakni Nilai kejujuran, kedisplinan, nilai kerja keras, bertoleransi, penyayang, kasih sayang, berinsiatif, taat beribadah. Ini yang harus dimiliki oleh seorang siswa dan ini tidak pernah dijadikan tolok ukur keberhasilan seseorang berkinerja bagus.

Target UN tinggi.
Target UN menjadi patokan setiap akhir semester satu. Menjelang semester dua semua pejabat pendidikan mulai kepala sekolah sampai kadis mulai berpikir kearah target UN. Rapat demi rapat menjadi agenda penting. Strategi strategi menjdi bahan pembahasan penting dalam stiap pertemuan.

Penambahan jam tambahan menjadi primadona. Target nilai UN menjadi kewajiban yang harus terpenuhi oleh kepala sekolah. Kontrak nilai UN pun dilakukan. Kepala sekolah mulai membuat program penambahan jam belajar sore hari sebagai suplemen pengetahuan untuk siswa. Guru mulai membujuk siswa untuk mengunyah suplemen itu. Tanpa memperhatikan kebutuhan siswa yang penting siswa wajib makan ini materi.

Bila ini yang diinginkan pada setiap lulusan, maka tambahkan jam pelajaran pada mata pelajaran yang diUNkan menjadi Primadona.  Bila ini yang dikejar, maka penyelenggara pendidikan harus dengan cara:

  1. Didik guru guru yang handal dan berkompetensi dalam bidangnya.
  2. Cari guru lain yang memiliki kecerdasan di bidang mata pelajaran yang di UN kan.
  3. Ajak alumni yang memiliki kemampuan lebih untuk memberikan materi itu kepada adiknya.
    4 ajak perguruan tinggi untuk membantu siswa mendapat bimbingan dari mahasiswa dan dosen kepada siswa.
    Kesemua itu harus dilakukan dengan terprogram berkesinambungan dimulai sejak kelas X.
  4. Bimbim Guru dengan cara menghidupkan MGMP. MGMP akan hidup bila diberdayakan oleh orang orang yang memiliki kemampuan lebih. 6. Siapkan instruktur yang memiliki kemampuan lebih.
  5. Siapkan fasilitas yang memadai.
  6. Siapkan dana yang sesuai dengan kebutuhan.

Pendiri GoJek, Nadiem Anwar Makarim, dipilih Presiden Joko Widodo untuk mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak dilantik menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, mas menteri telah banyak statment tentang pendidikan.
Walau seorang yang berlatar belakang pendidikan jurusan bisnis, Universitas Harvard, AS, akan tetapi pemikirannya cukup menjadi modal untuk menjadikan Pendidikan Indonesia lebih baik.
Diantara sekian banyak statment itu, statment menghapus UN paling berani dan banyak dukungan dari berbagai pihak. Setelah UN tidak ada lagi maka beban mental siswa dan guru tidak ada lagi. Kemerdekaan pelaku pendidikan benar benar sudah merdeka. Mas menteri juga harus tahu, bahwa sesuatu yang telah lalakukan sangat perlu dievaluasi. begitu juga dengan pembelajaran, masalah nama tidak begitu penting UN dihapus silakan, manun harus ada nama lain ujian sekolah berbasis kinerja (USBK) atau Ujian Berbasis Kurikulum (UBK).

Pertanyaan kita Apa tugas penyelenggaraan pendidikan (pendidik) selanjutnya? Jawabannya Kita tunggu intruksi dan regulasi Mas Menteri.

Penulis adalah pecinta pendidikan, sekretaris KoBar GB Pidie, penasehat IGI kabupaten Pidie, Aceh Tengah dan kota Sabang, juga kepala cabang Dinas Pendidikan wilayah Kota Sabang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *